THE ROLE OF THE INSPECTORATE ON FINANCIAL GOVERNANCE (SILPA) OF NORTH ACEH DISTRICT GOVERNMENT

Kemala Hayati Vonna; Indra Wijaya; Julia Afrianti

doi:10.54443/jaruda.v3i1.184

Authors

Kemala Hayati Vonna Politeknik Negeri Lhokseumawe
Indra Wijaya Politeknik Negeri Lhokseumawe
Julia Afrianti Politeknik Negeri Lhokseumawe

DOI:

https://doi.org/10.54443/jaruda.v3i1.184

Keywords:

Inspectorate, Supervision, Control, Audit, SILPA, BPK Opinion.

Abstract

The Inspectorate is an internal control unit (SPI) as well as an internal government supervision apparatus (APIP) which carries out management functions in the form of: supervision, control and inspection in government financial governance. The role of regional inspectorates is to ensure that spending or expenses can be accounted for, both in terms of applicable regulations and from the perspective of benefits obtained by the community. Remaining Over Budget Financing (SILPA) is an indicator for assessing compliance with budget use and at the same time as a work manifestation of the inspectorate. On the other hand, the Financial Audit Agency (BPK)'s opinion on government financial governance reports is a barometer of reliability and trust in financial reports, in the context of transparency and accountability in regional financial management. SILPA North Aceh Regency shows that so far it has shown a decline but still tends to fluctuate. On the other hand, the BPK's assessment of government financial governance shows an unqualified opinion (WTP). Referring to the results of this study, the Supervision, Control and Oversight carried out by the Inspectorate of North Aceh Regency has a negative (partial or simultaneous) and significant effect on SILPA of North Aceh Regency. In line with this, it is recommended to the North Aceh Regency Government to allocate a larger budget in order to support the inspectorate's task of realizing budget management within the North Aceh Regency Government.

References

AIPI. (2014). Keputusan Nomor: KEP- 005/AAIPI/DPN/2014 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Afkarina, Z., Hermanto, S. B. (2017). Pengaruh PAD, DAU, SILPA, Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. Jurnal Ilmu-Riset Akuntansi, 1-18.

BPK Perwakilan Kabputen Aceh Utara. LHP LKPD. Dari https://aceh.bpk.go.id/lkpd-kabupaten-aceh-utara/

Erni TrisKurniawan, Sule, Saefullah. (2005). Pengantar Manajemen, Prenada Media, Jakarta.

Erni, Daly. (2008). Pengawasan. Kencana, Jakarta.

Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Universitas Diponegoro, Semarang.

Harahap, Sofyan Sari. (2001). Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System). PT Pustaka Quantum, Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia (2002), Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta.

Jason Scoot. (2014). Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Andi, Yogyakarta.

Maringan. (2004). Dasar-Dasar Manajemen. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Maringan. (2006). Hubungan Fungsi Satuan Pengawas Intern dengan Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan (Persepsi Internal Auditor Pada PT. Pindad Persero). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, Bandung.

Mathis, Robert L, dkk. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia. Salemba Empat, Jakarta.

Mathis, Robert L. dan John H. Jackson. (2006). Human Resource Management Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi 10. Salemba Empat, Jakarta.

Mulyadi. (2017). Sistem Akuntansi, Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.

Pratama Andre Bayu. (2019), Pengaruh Opini Audit BPK, PAD, dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, Malang.

Pemerintah Indonesia. (2004). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011, Tentang kebijakan Pengawasan di lingkungan kementrian dalam negri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah.

Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan.

Putra Syahri Adza, (2022), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2020, Jurnal Manajemen Perbendaharaan, Volume 3 Nomor 1(1-13), https://jmp.kemenkeu.go.id.

Rani Yulia. (2019). Analisa Faktor yang Mempengaruhi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan Kinerja Keuangan Daerah (Studi pada 38 kabupaten dan kota se Jawa Timur, tahun 2012-2016), Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.

Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta, Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Rohman Abdul, Rochmawati Daud, Arista Hakiki. (2021). Pengaruh Financial Distress, Idle Cash, dan Opini Laporan Keuangan terhadap Pengelolaan SILPA Pemerintah Daerah, Jurnal Akuntabilitas, Volume 15, Nomor 2 Tahun 2021, https://media.neliti.com/media/publications/361545-none-fd7314f8.pdf.

Sawyer, Lawrence B. 2009. Internal Auditing. Buku Dua. Edisi Lima. Salemba Empat, Jakarta.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.